Menulis Ekonomi

Menulis Ekonomi
Oleh Abdul Haris Booegies

     Di gelombang akhir era 80-an, ada sekitar 10 mahasiswa penulis di Ujung Pandang yang didominasi Universitas Hasanuddin.  Di masa itu, saya memilih fokus menulis di koran terbitan Jawa.  Ingin menguji sayap di angkasa media populer Jawa.  Ada semacam gengsi personal di situ.
     Tiada sudi diri ini berkubu di kandang sendiri.  Saya tak berhasrat menjadi jago kandang.  Dipuji di halaman yang sama tiap pekan oleh lingkaran yang sama pula.
     Naskah-naskah saya pun berlayar jauh.  Hingga, bisa menembus harian Republika (Jakarta), Pelita (Jakarta), Jayakarta (Jakarta), Terbit (Jakarta), Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) dan Surya (Surabaya).  Bahkan, berkali-kali terpublikasi di harian Banjarmasin Post.
     Tiap pemuatan di media Jawa terasa bagai aksara paku di prasasti.  Bukti bahwa karya tulis bisa hidup di luar kampung halaman.  Dipuja-puji di iklim redaksi yang asing sekaligus sering dingin tanpa minat.
     Awalnya, puas merangkai kalimat di wilayah yang akrab bagi peminat humanisme.  Membahas agama dengan misteri iman, sosial dengan denyut masyarakat, sejarah yang menyimpan lapisan debu waktu, budaya yang kaya warna serta film yang sarat imajinasi.
     Lambat-laun, merasa jenuh cuma menyentuh masalah agama, sosial, sejarah, budaya serta film.  Apalagi, ini memang wilayah yang akrab bagi komunitas sastra.  Semua yang saya tulis merupakan tempat metafora dan narasi punya ruang bernapas.  Kini, membahana godaan lain yang mengintai.  Berkehendak menyusup ke ranah yang tak terpisahkan dari hitung-hitungan.  Saya kepincut menulis ekonomi.  Bidang yang terdengar kering, penuh grafik serta istilah yang terasa lebih dekat dengan papan tulis ketimbang mesin tik.  Tantangannya berlipat ganda lantaran latar belakang saya sebagai mahasiswa sastra.  Di Unhas, ini satu-satunya fakultas yang tidak belajar matematika.  Di sinilah ruwetnya.  Sebab, ekonomi terjalin erat dengan angka dan rumus.  Di titik ini keruwetan dimulai.
     Menulis ekonomi bukan sekadar memperluas topik.  Ini adalah pertaruhan identitas.  Sejujurnya, ini bukan hanya akan mengejutkan para pesaing, tetapi, juga menaikkan posisi saya sebagai penulis yang tak mudah ditebak.  Ini bakal menaikkan status sebagai penulis andal yang sanggup meramu apa saja dengan kata.
     Saya kemudian belajar laksana insan kelana yang masuk ke wilayah asing tanpa peta.  Membekali diri dengan berlangganan harian Bisnis Indonesia dan mingguan Kontan.  Membeli secara eceran harian Neraca serta mengoleksi majalah ekonomi.
     Tatkala menulis kolom di majalah Panji Masyarakat, saya mulai menyelipkan kalimat-kalimat bernuansa ekonomi.  Sekedar sisipan kecil berupa angka, istilah maupun logika pasar.  Ini serupa menyulam benang emas ekonomi ke kain sutra sastra.  Ini tahap coba-coba untuk uji nyali.  Rasanya seperti menanam benih di tanah yang belum pernah digarap.  Ini eksperimen sebagaimana cerpenis yang diam-diam belajar menulis laporan investigasi.
     Syahdan di suatu hari, kejutan datang.  Artikelku perihal ekonomi dimuat di sebuah harian.  Saya membaca nama sendiri dengan rasa tak percaya.  Bagaimana bisa?  Artikel tersebut dikirim sebagai spekulasi, tanpa keyakinan penuh serta harap besar.  Barangkali redaksi mengangkatnya berkat muatan sudut pandang.  Boleh jadi pula karena merasa aneh dengan bahasa jurnalisme sastrawi yang saya praktekkan.
     Sampai hari ini, saya masih sering termangu.  Bisa-bisanya saya menulis ekonomi.  Saya tercengang, bisa-bisanya persoalan pasar, kebijakan dan angka-angka dapat diramu dengan bahasa jurnalisme sastrawi.  Saya tercenung, bisa-bisanya anak sastra masuk ke wilayah yang hampir steril dari metafora.
     Barangkali di situlah pelajarannya.  Ekonomi bukan sekadar tabel serta persentase, melainkan cerita tentang hasrat, pemerataan rezeki dan pilihan manusia.  Pada akhirnya, di mana ada cerita, di situ sastra senantiasa menemukan jalannya.

Globalisasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Neo-Liberalisme

Globalisasi

Ekonomi Syariah

Dalam Sistem

Neo-Liberalisme

Oleh Abdul Haris Booegies

     Homo homini lupus (manusia sebagai serigala bagi sesamanya), merupakan ciri khas ekonomi modern.  Dalam meraih kapital gigantik, manusia tidak butuh nurani.  Sebab, nafsu selalu menjadi landasan struktur tindakan.  Aksi tipu-tipu, kelicikan dan pemaksaan kehendak menjadi ihwal lumrah.  Hingga, nafas pelaku ekonomi terisi oksigen keserakahan.  Semua karena digerakkan oleh rasionalitas instrumental pencapaian laba serta penghimpunan materi sebanyak buih di samudera.

     Kini, insan global tiba di era neo-liberalisme (sistem pasar bebas).  Frasa gagah ini merupakan episode kedua dari masa kejayaan liberalisme ekonomi di penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20.  Di masa itu, dominasi financial capital dalam proses ekonomi teramat pekat.  Kredo inti neo-liberalisme digagas Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1790) bersama Herbert Spencer (1820-1903).

     Selama 30 tahun terakhir, sukma liberalisme kembali berdengung kencang dengan istilah neo-liberalisme.  Mazhab neo-liberalisme jamak dipertautkan dengan visi ekonomi golongan Chicago semacam Gary Becker, George Stigler serta Milton Friedman.  Bahkan, dikaitkan dengan Mont Pelerin Society.

     Liberalisme dan neo-liberalisme sesungguhnya tidak persis sama.  Liberalisme merupakan ideologi yang mendukung kebebasan sipil.  Dalam persoalan ekonomi, tercantum adanya pencabutan hukum proteksionis.  Alhasil, bergemuruh perekonomian pasar bebas kapitalis.

     Pada hakikatnya, cara pandang Eropa dengan Amerika berbeda tentang liberalisme.  Sebab, masyarakat Eropa sangat memuja nilai-nilai pasar bebas.  Mereka menganggap jika ideologi liberalismenya mirip demokrat sosial.

     Ketika liberalisme wassalam, maka, berderak embedded liberalism.  Model ekonomi tersebut bergemuruh pasca Perang Dunia II sampai akhir 1970-an.  Anatominya mengumandangkan kalau kinerja ekonomi pasar wajib dikawal aneka undang-undang.  Aturan itu menginginkan agar modal serta buruh tidak berakhir dengan subordinasi tenaga kerja pada modal.

     Embedded liberalism lalu mati.  Posisinya dirampas oleh neo-liberalisme.  Perspektif neo-liberalisme menghendaki manusia sebagai pelaku ekonomi total.  Segenap manifestasi strukturalnya berputar guna mengelola seluruh masyarakat.  Hatta, neo-liberalisme menjadi sistem kehidupan ekonomi antar-negara.

Halal Berpahala

     Neo-liberalisme rumit bercerai dari kehidupan.  Maklum, sistem baru ekonomi belum sanggup menentang neo-liberalisme.  Biarpun neo-liberalisme mengakar sekaligus menguat, namun, ikhtiar mutakhir terus dilakukan.  Hingga, meruyak-marak ekonomi syariah. 

     Dewasa ini, idiom-idiom ekonomi syariah sudah familiar dalam percakapan dan pergaulan sehari-hari.  Saat ada segepok uang, maka, bank syariah terlintas di benak.  Ketika butuh duit instan, niscaya pegadaian syariah terbetik di pikiran.

     Ekonomi syariah bak solusi halal.  Sebab, mengatasi masalah tanpa problem.  Apalagi, menenteramkan hati.  Semua berkat ketiadaan bunga yang bersifat to produce something, out of nothing (menangguk untung dengan cara berleha-leha).  Bunga uang sebagai riba, sering menyengsarakan peminjam (nasabah).  Orang tiba-tiba bangkrut tanpa daya gara-gara bunga.  Harta ludes, harga diri pun amblas.

     Dalam ekonomi syariah, ada upaya saling melindungi (at-ta’min) serta tolong-menolong (takaful).  Pihak pemberi pinjaman tidak berperan sebagai si raja tega yang mengambil paksa aset sang peminjam.  Apalagi, di perbankan syariah ada sistem peringatan dini yang built-in.  Alhasil, nasabah leluasa memantau perkembangan dananya.

     Komponen ekonomi syariah sarat dengan sifat halal sekaligus bernilai pahala.  Wadah positif tersebut, kemudian menghamparkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia.  Syahdan, esensinya memang zero poverty (memberantas kemiskinan).  Pasalnya, metode sistem ekonomi syariah mengandung voluntary sector dalam bentuk wakaf, amal, zakat, infak serta sedekah.  Dana dari derma itu merupakan potensi luar biasa.  Hingga, dapat menjadi sumber pendanaan pinjaman untuk tujuan konsumtif.  Selain itu, menjadi jaring pengaman sosial.  Arkian, mampu mewujudkan keadilan ekonomi demi mempersempit kesenjangan sosial.

     Gejala tersebut memaparkan bahwa keuntungan dari ekonomi syariah berdampak jangka panjang.  Skema itu terhampar berkat keuntungan yang diraih juga bisa dinikmati di Negeri Akhirat secara berlipat ganda.

Kekosongan Jiwa

     Terjangan neo-liberalisme terkesan sukar dihindari.  Sekalipun susah, tetapi, gugusan neo-liberalisme wajib dihadang.  Sebab, sistem tersebut tidak mengangkat derajat ekonomi secara global.  Neo-liberalisme tidak peduli terhadap segala kasta manusia.  Formula itu hanya bergerak gesit bagi orang-orang tamak.  Apalagi, sistem moneter tidak lepas dari bunga.  Tingkat bunga menjadi penentu bursa uang dan sektor riil.

     Neo-liberalisme memeras tenaga buruh demi kepentingan pengelolanya.  Tuan-tuan besar malahan mengeruk fisik bumi sampai tak menyisakan energi.  Sekarang, neo-liberalisme dituding sebagai biang-kerok kemiskinan global.  Barat yang mendewakan metode tersebut sebagai konfigurasi dalam mencapai kemakmuran, ternyata gagal memusnahkan kemiskinan.

     IMF, Bank Dunia bersama institusi keuangan AS sebagai rentenir internasional, tiada lelah menggelontorkan agenda neo-liberalisme.  Padahal, elemen itu sekedar mengisap sumber daya, melabrak budaya lokal serta menghancurkan kearifan suatu bangsa. 

     Neo-liberalisme yang megah di Barat, sebenarnya berdiri di atas negara-negara berkembang (least developed countries).  Di mandala mereka, melimpah-ruah aneka makanan yang membuat orang busung kenyang sampai pusarnya mengkilat.  Sementara di negara fakir yang dihuni penduduk buta huruf, terhampar rakyat jelata yang menderita busung lapar.  Perut mereka meradang gara-gara seharian tak mengunyah makanan.  Padahal, di planet ini, makanan sesungguhnya cukup bagi segenap manusia yang memerlukan 3.500 kalori tiap hari per orang.

     Pada intinya, neo-liberalisme berada di balik pupusnya kesejahteraan.  Orang tak sanggup mengakses pasar akibat hamparan duit terkonsentrasi pada korporasi-korporasi swasta raksasa lintas negara.

     Aspek tanpa nilai moral dan masa depan yang berada dalam genggaman neo-liberalisme tersebut, secara perlahan membuat ekonomi berbasis syariah islamiyah, menjadi harapan.  Alhasil, lembaga keuangan global seperti Goldman Sach, Bank ANZ, Citibank, ABN-AMRO, Chase (Chemical Bank) atau Jardine Fleming, akhirnya masuk ke industri keuangan syariah.  Bahkan, pasar modal dunia Dow Jones menerbitkan Islamic Dow Jones Index.  Lloyds TSB, ikut pula membuka unit syariah.  Pada Februari 2005, layanan perbankan terkemuka Inggris itu menyediakan Islamic Current Account.  Formula tersebut sebagai wujud partisipasi terhadap dua juta kaum Muslim Inggris yang ingin bertransaksi secara lancar.

     Antusiasme yang bergemuruh itu, jelas membuat ekonomi syariah makin diperhitungkan.  Apalagi, layanan-layanan berbasis ekonomi syariah kian ramai dengan banyaknya pembukaan kantor-kantor baru.  Di samping itu, ditopang layanan online, phonebanking serta cashpoint.

     Pencapaian yang memukau tersebut, merupakan alamat buruk bagi neo-liberalisme.  Apalagi, mekanisme itu cuma mengukur nilai lewat pasar.  Seluruh gagasan di luar kekuasaan pasar dituding keliru.  Hingga, banyak negara berkembang kolaps oleh sistem neo-liberalisme.  Pasalnya, tak mampu melindungi diri dari arus deras perdagangan dan modal.  Aspek tersebut terjadi lantaran filosofi neo-liberalisme yang memfokuskan diri pada pasar bebas, aturan minim terhadap pelaku serta hak-hak milik pribadi.

     Ketiadaan campur tangan pemerintah akhirnya membuat neo-liberalisme sebagai paham yang berpijak pada kebebasan.  Padahal, hakikat manusia selalu bertumpu pada keseharian yang diatur hukum.  Tanpa undang-undang, niscaya semua jerih-payah bakal mengarah pada kekosongan jiwa di tengah lembaran-lembaran duit yang tak muat ditampung deretan brankas.

Ekonomi yang Mahakuasa

Ekonomi yang Mahakuasa

Oleh Abdul Haris Booegies

     Anda punya uang?  Jika tidak berarti Anda tereliminasi dari hiruk-pikuk dunia ultramutakhir.  Ini zaman ketika uang menjadi sesembahan baru.  Ini masa saat kesejahteraan menjadi panglima dalam kehidupan.  Inilah zaman Ekonomi yang Mahakuasa. 

     Dewasa ini, perekonomian Indonesia tengah bergerak maju.  Walau tak mau menepi dari keterpurukan sejak 1997, tetapi, gairah gejolak terus dikumandangkan.  Prediksi yang bagai buluh perindu terus dihembuskan agar rakyat terpesona di tengah perut yang minta terus diisi makanan.

     Wacana indah dijejalkan walau tidak seheboh di zaman Orde Baru.  Ketika Soeharto berkuasa, ada mitos elok bahwa kita akan lepas landas.  Di kemudian hari, Indonesia bukannya lepas landas.  Sebab, negeri ini justru kandas berkeping-keping digulung ombak krisis multidimensi.

     Soeharto yang ingin lengser (meninggalkan tahta secara ksatria), ternyata longsor oleh kekuatan mahasiswa.  Suatu tragedi politik paling ironis di dunia modern.  Apalagi, kala itu, kekuatan bersenjata di sekeliling Soeharto sangat kuat.  Soeharto akhirnya terpelanting seiring tumbangnya Orde Baru yang meninggalkan jejak darah rakyat dan mahasiswa selama 32 tahun.

     Kini, ekonomi Indonesia yang megap-megap sebagai warisan Orde Baru, terus diinfus.  Doa dipanjatkan agar ekonomi tidak la yamutu wala yahya (hidup segan mati tak mau).  Pergantian menteri dilakukan agar ekonomi berbinar seperti kilau mutiara.

     Upaya yang dilakukan pemerintah ternyata tidak menggembirakan rakyat.  Perkembangan indeks saham di bursa memang meningkat.  Sebab, aliran modal portofolio ke dalam sistem keuangan Indonesia.  Fase itu kemudian digembar-gemborkan dengan wacana indah bahwa bursa saham Indonesia tergolong yang terbaik di dunia.

     Pasar saham boleh disanjung dengan predikat the best, tetapi, fakta menunjukkan gejala yang tidak mengenakkan hati.  Sebab, selama akhir Mei 2006, muncul kecenderungan kalau bursa saham dan rupiah ditimpa petaka.  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terjerembab ke level terendah.  Rupiah yang sempat gagah perkasa di level tertinggi Rp. 8.735 per dollar, akhirnya lunglai di kisaran Rp, 9300

     Nasib buruk yang menimpa IHSG terjadi akibat tindakan ambil untung dari investor asing dan spekulan.  Selama dua bulan, harga-harga saham naik.  Spekulan langsung meraupnya kemudian lari terbirit-birit dengan keuntungan yang diperoleh.  Mereka betul-betul menggunakan pasar yang rentan, sensitif dan fluktuatif itu sebagai ajang merebut laba besar.

     Selama ini, pasar finansial Indonesia memang kebanjiran dana-dana jangka pendek.  Hingga, rawan terjadi suddenly reversal outflow (pembalikan modal keluar).

     Selain investor asing dan spekulan, juga pengaruh pelemahan bursa regional semacam Nikkei dan Hangseng.  Bursa regional anjlok akibat menguatnya dollar AS sebagai ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. 

     Rupiah yang makin jauh dari stabilitas, juga terkena imbas dari ketidakseimbangan Amerika Serikat dengan China.  AS yang doyan perang dibekap defisit anggaran yang besar.  Sementara Tiongkok justru surplus anggaran yang sangat banyak.  Ketimpangan ekonomi global itu memaksa Indonesia ikut terjerat arus pusaran yang pesat.   Apalagi, AS merupakan kepala suku bagi Indonesia dalam memetakan ekonomi.

     Selama ini, ekonomi Indonesia sesungguhnya terkesan bersifat gelembung melompong (bubble economy).  Terlihat besar, tetapi, gampang pecah seperti busa sabun.  Dari luar terlihat positif.  Padahal, sesungguhnya masih kritis dan penuh intrik.

     Bubble economy mencuat akibat akumulasi perkara dalam ekonomi.  Sektor korporasi masih sakit.  Investor asing belum terpesona akibat tersumbat kendala perizinan yang berbelit-belit.

     Pada hakikatnya, ketika Indonesia tergenang hot money, maka, di kala itu sebenarnya pemerintah sangat tepat mendatangkan investasi asing secara langsung alias foreign direct investment (FDI).  Hingga, tercipta keharmonisan antara hot money dengan FDI. 

     Pemegang kuasa ekonomi di Indonesia ternyata tak bisa merayu investor asing.  Sebab, kaisar-kaisar pemilik modal global tak sudi singgah akibat iklim investasi tidak memadai.  Masalah perpajakan dan perburuhan membuat nyali para investor raksasa ketar-kletir dan menciut tanpa selera.

     Para investor berpandangan kalau return dalam bentuk dividen dan tingkat kepemilikan, wajib bebas pajak dan inflasi.  Bahkan, pemerintah Inggris ikut andil kalau ada perusahaan Inggris yang dihadang hambatan politik atau birokrasi di negara-negara tujuan investasi.

     Kegagalan pemerintah dalam mengontrol pasar bursa, akhirnya berbuah pahit.  Sebab, masyarakat yang justru menanggung resiko ekonomi secara langsung dari ketidakstabilan pasar. 

     Kalau masalah ekonomi terus runyam, niscaya tsunami sosial politik bisa melanda Indonesia.  Khaos bisa terjadi di mana-mana.  Apalagi, bahan bakar minyak (BBM) naik sekaligus terkadang sulit ditemukan.  Ketergantungan Indonesia dengan luar negeri pun terasa pekat.  Asing banyak menguasai aset Indonesia.  Hingga, mereka akhirnya mudah menekan dan mendiktekan kemauannya.  Selain itu, utang yang bertumpuk-menggunung, menyiksa secara psikologis.  Di tengah hiruk-pikuk negatif itu, ternyata perut tak jua mau berkompromi.  Hingga, semua orang berusaha menggunakan segala cara agar tidak mati kelaparan. 

     Begitulah posisi ekonomi yang wujudnya maha berkuasa di arena kehidupan.

Memacu Ekonomi dengan Literasi Sains

Memacu Ekonomi dengan Literasi Sains

Oleh Abdul Haris Booegies

     Pasar tunggal ASEAN berlangsung pada 2015.  Kemudian pasar bebas tujuh tahun lagi.  Sementara tahun 2030 berjarak 17 tahun.  2030 merupakan mimpi indah elite pemegang kendali struktur kekuasaan negeri ini.  Di tarikh itu, Indonesia diklaim menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia.

     Dari utak-atik sini-sana kanan-kiri, “Mimpi 2030” boleh dirindukan.  Sebab, Indonesia memiliki potensi geologi, demografi, geografi dan lingkungan strategis.

     Dewasa ini, kabar gembira tiada lain daya tahan ekonomi Indonesia yang bisa meredam guncangan ekonomi global.  Ekonomi Indonesia tetap ereksi di tengah krisis berkepanjangan Eropa.  Ekonomi Indonesia masih tegak pada pusaran beban utang negara-negara maju.

     Ekonomi Indonesia tidak melempem berkat konsumsi masyarakat serta pergerakan investasi.  Konsumsi masyarakat menyemarakkan Indonesia sebagai pasar bagi produk yang dihasilkan.  Di sisi lain, Indonesia menjadi tujuan investasi urutan tiga di Asia setelah China dan India.  Selama tiga tahun belakangan ini, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 persen dengan standar deviasi 0,2.

     Kesaktian sumber daya alam jelas tidak disangsikan.  Masalah yang sekarang harus dikedepankan yaitu politik serta literasi sains.

     Kekuatan politik mutlak diandalkan.  Dalam mendukung ekonomi Indonesia, diperlukan transformasi politik.  Instrumen  ini menjadi motor penggerak dalam mengubah kemakmuran bangsa.  Institusi berupa rezim politik yang stabil dan kapasitas negara, enteng mengendalikan rakyat.  Institusi yang mapan dapat mengatur kekuasaan politik untuk didistribusikan kepada masyarakat.  Aplikasi terhadap warga tentu mempengaruhi sistem pendidikan.

Sikaaporo’ vs Pie

     Institusi politik yang kuat jelas gampang mendorong laju ekonomi.  Interaksi politik dengan ekonomi memicu stimulasi bagi dunia bisnis.  Alhasil, menciptakann kegiatan perdagangan yang kompetitif.  Maklum, partisipasi politik mudah mengayomi pertumbuhan bisnis.

     Daya perkasa politik dalam pengembangan ekonomi tersua pada Amerika Serikat.  Pasca Perang Dunia II, politik AS mendominasi negara-negara yang berada di bawah kolong langit.

     Dengan kekuatan politik, Paman Sam menumbuh-kembangkan ekonomi.  Bisnis AS dilapis kekuatan politik.  Contoh kecil, hanya sedikit pemimpin negara berani menolak memasarkan film-film Hollywood di negaranya.  Akibatnya, kultur AS leluasa merangsek.  Breakdance, Harlem Shake, Halloween, makanan cepat saji, mendadak akrab dalam kehidupan.  Sekiranya politik Indonesia perkasa, niscaya Gandrang Bulo lebih top ketimbang Gangnam Style.  Sikaaporo’ (penganan nomor satu di Sidenreng Rappang) lebih mendunia dibanding pie asal AS.  Di sini terbukti bahwa superioritas politik sanggup mendistribusikan bisnis serta budaya.

     Dalam membangun politik dan budaya, maka, Indonesia wajib fokus pada literasi sains.  Melek pengetahuan alam menjadi landasan bagi pengembangan masa depan bangsa.

     “Mimpi 2030” mesti dikejar dengan upaya membaja.  “Mimpi 2030” tidak datang begitu saja.  Mitos akbar itu harus direbut dengan kerja keras.

     Ongkang-ongkang kaki sambil menunggu rezeki tiba sendiri, tak berlaku di era generasi Avatar ini.  Semua butuh pengorbanan.  Tahun 70-an, Indonesia setara China dengan Korea Selatan.  Tiba-tiba kita terkesiap.  China melibas ekonomi AS, Jepang, Jerman, Perancis serta Inggris.  Korea Selatan lewat Samsung berani berduel dengan Apple.

     Di kesempatan sama, Indonesia sibuk mengirim tenaga kerja.  Peruntungan TKI justru sering apes.  Disiksa majikan atau dihajar pihak kepolisian di suatu negara.

Generasi Proaktif

     Literasi sains bakal membentuk kualitas manusia dalam mengarungi kehidupan.  Pijakan ilmu alam akan menstimulasi otak murid-murid.  Begitu dewasa, mereka tidak konyol soal sains dan teknologi.  Pada periode ini, pasti masih ada siswa yang berteori jika matahari mengelilingi bumi.

     Sains merupakan ilmu tentang fenomena alam yang meliputi produk serta proses.  Sedangkan literasi sains menegaskan pemahaman terhadap sains sekaligus penerapannya bagi kebutuhan masyarakat.

     Literasi sains merupakan keterampilan menggunakan pengetahuan sains demi mengidentifikasi persoalan.  Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti.  Dari mekanisme ini diambil keputusan buat menyimpulkan perubahan yang terjadi pada alam karena perbuatan manusia.  Dengan demikian, literasi sains memacu siswa untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi.  Literasi sains mengajak siswa agar andal berpikir logis serta kreatif.

     Literasi sains mutlak bagi siswa lantaran mendorong untuk memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi maupun perkara lain yang dihadapi masyarakat ultramutakhir.  Terlebih penduduk global sangat bergantung pada teknologi.  Ini menandaskan bahwa berpikir ilmiah merupakan tuntutan warganegara.

     Dengan panduan literasi sains bagi anak-anak Indonesia, maka, didambakan lahir generasi proaktif dan produktif.  Dari daya nalar mereka diharap muncul komitmen terhadap iklim investasi yang kondusif.  Hingga, ekonomi Indonesia mampu merespons tantangan global.

     Mereka yang sudah mencicipi literasi sains kelak menata supaya tiada aral pengganjal bagi investor asing.  Selama ini, Indonesia dituding punya birokrasi yang tak efisien.  Apalagi, stabilitas politik acap kisruh.  Di samping itu, infrastruktur begitu minim.  Pembangunan akses pada pasar belum ditata elok.  Pengganjal investasi lain ialah tenaga kerja bermutu juga terbatas.  Sementara aturan ketenagakerjaan dikategorikan kaku.  Paling dahsyat tentu korupsi yang membuat bulu kuduk merinding.  Rule of law serta rezim demokrasi menjadi syarat prima bagi investor asing.

     Literasi sains diproyeksikan lugas mengembangkan ekonomi.  Patut dicamkan bahwa di tahun 2030, tertoreh tiga komponen krusial.  Trio disiplin tersebut yakni ekonomi, ekologi dan astronomi.

     Dalam mewujudkan “Mimpi 2030”, pemangku amanat rakyat di negara ini mesti sigap secepatnya mengaplikasikan literasi sains untuk anak-anak bangsa.  Usaha hari ini menentukan masa depan negeri ini.

Redenominasi Rupiah atau Sanering Harga

Redenominasi Rupiah atau Sanering Harga

Oleh Abdul Haris Booegies

      Selama Juli 2010, tiba-tiba kita ditumbuk isu soal redenominasi.  Khalayak tersedak!  Ke arah mana sesungguhnya bahtera moneter Indonesia menuju?  Kelompok yang berorientasi dengan pemerintah kemudian berupaya menenteramkan rakyat dengan sejumput rayuan.

     Golongan yang menyuarakan kepentingan penguasa berfatwa jika redenominasi perlu karena nilai rupiah terus merosot bin melorot.  Mereka juga berceloteh bahwa redenominasi berbeda dengan sanering.  Kebijakan sanering yaitu memangkas nilai uang.  Sanering aslinya berbunyi geld sanering politiek.  Istilah dari bahasa Belanda tersebut bermakna politik penyehatan uang.

     Sanering di Indonesia terjadi pada 19 Maret 1950.  Paket itu dikenal sebagai “Gunting Sjafrudin”.  Kebijakan Menteri Keuangan Sjafrudin Prawiranegara tersebut diberlakukan untuk menekan inflasi.

     Sanering lalu dilakukan lagi pada 25 Agustus 1959.  Hasilnya, inflasi 22 persen pada 1959 sontak membumbung 594 persen pada 1965.  Sanering selanjutnya pada 13 Desember 1965.  Program itu bonyok ditimpuk inflasi 635,5 persen.

     Redenominasi diambil dari kata denomatio.  Kata yang berasal dari bahasa Latin tersebut merujuk pada istilah pecahan mata uang.  Redenominasi adalah perampingan angka nominal mata uang menjadi kecil tanpa mengubah nilai tukarnya.  Duit Rp 1.000, misalnya, dipotong menjadi Rp 1.  Alhasil, gula yang Rp 10.000 menjadi Rp 10.

     Redenominasi rupiah digembar-gemborkan demi efisiensi.  Bahkan, secara psikologis dipandang meningkatkan bargaining position.  Hingga, nilai tukar rupiah memiliki derajat di antara mata uang lain.

     Bank Indonesia haqqul yaqin bila redenominasi bakal mendongkrak rupiah tampil kredibel dan bernilai.  Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan kalau redenominasi membuat rupiah lebih gagah.

     Redenominasi hendak dilakukan guna mengatasi inefisiensi lantaran makin tingginya biaya transaksi.  Indikasi menunjukkan jika angka dalam laporan keuangan perbankan kian gigantik.  Bilangannya telah mencapai ratusan miliar.  Ihwal itu terjadi berkat nilai transaksi terus membumbung.  Di sisi lain, redenominasi dianggap mujarab mengatasi inefisiensi pembangunan infrastruktur.  Fase tersebut terkait sistem pembayaran non-tunai yang acap menelan banyak biaya.

     Redenominasi dipercaya tak meruwetkan pencatatan sembari menyingkat durasi waktu pembukuan.  Akuntansi pun lebih gampang klir.  Sebagaimana dipahami, nilai pecahan rupiah tergolong terbesar di dunia.  Rupiah bersaing dengan dong Vietnam yang punya pecahan 500.000.  Selain itu, rupiah kurang andal melakukan apresiasi.  Rupiah tidak kompetitif!  Rupiah malahan termasuk 10 uang sampah (garbage money).  Rupiah dituding tak bernilai.  Sebab, nilai tukarnya mencapai Rp 9.000 per 1 dolar AS.  Elemen tersebut serupa dengan mata uang negara-negara miskin di Afrika.

     Selama ini, nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan.  Rupiah melemah akibat kebijakan (devaluasi) serta natural (depresiasi).

Hiper Inflasi

     Redenominasi rupiah yang digodok Bank Indonesioa direncanakan berlaku pada 2013.  Pendukung redenominasi bersuara bahwa kita harus belajar dari Turki.  Negara itu menghapus enam angka nol untuk membuang sial hyper inflations yang melaknatnya.

     Turki yang sempat sempoyongan akhirnya bangkit.  Negara tersebut sukses melakukan redenominasi pada 1 Januari 2005.  Ekonomi negeri bekas Kesultanan Ottoman itu mendadak menggeliat.  Yetele alias new Turkish lira membawa berkah bagi masyarakat.  Inflasi turun dari 12 persen menjadi 5 persen.

     Pada esensinya, Turki tidak sepatutnya menjadi contoh bagi Indonesia.  Letak geografis dan kondisi sosial politik kedua negara sangat berbeda.  Di Indonesia, budaya korupsi subur nian.  Sementara mental pejabat banyak yang memprihatinkan.  Ada kecenderungn pula bila muncul patronasi politik serta penguatan oligarki ekonomi.

     Dewasa ini, rakyat ditimpa kengerian gara-gara kebijakan gas elpiji.  Awalnya, semua bersorak-ria dengan program konversi minyak tanah ke elpiji.  Tak dinyana, masyarakat akhirnya menjadi korban gas elpiji.  Hampir tiap hari ada korban ledakan gas kemasan 3 kilogram.

     Tatkala korban susul-menyusul diekspos, maka, seluruh pihak saling menyalahkan.  Tiada yang sudi pasang badan untuk bertanggung jawab secara ksatria.  Mereka justru bingung sendiri ketika horor bom elpiji meneror rakyat.  Padahal, langkah yang mesti segera dilakukan pemerintah ialah menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah didistribusikan kepada masyarakat.

     Redenominasi tentu baik kalau didukung oleh segenap aspek.  Jika kebijakan tersebut gagal, niscaya rakyat makin sengsara.  Jangan lagi rakyat dijadikan kelinci percobaan sebagaimana kasus tabung gas 3 kilogram.  Apalagi, bila ada masalah, mendadak pejabat mencari kambing hitam buat cuci tangan.

     Zimbabwe pernah merasakan pahitnya redenominasi.  Pada 2006 dan 2008, redenominasi negeri di bagian selatan benua Afrika itu gagal total.  Redenominasi jilid ketiga pada 2009, lantas menggunting 12 digit nol.  Program tersebut ternyata membawa malapetaka.  Zimbabwe terperangkap hiper inflasi.  Tingkat inflasi mencapai ribuan persen.

     Redenominasi sebetulnya juga rancu.  Pasalnya, pada 2015 dicanangkan mata uang bersama ASEAN Plus Three (China, Jepang berikut Korea Selatan).  Mata uang tunggal Asia Timur itu merefleksikan kokohnya relasi moneter ASEAN Plus Three.

Bertabur Fasilitas

     Gagasan redenominasi sebenarnya belum pantas dilontarkan ke publik.  Soalnya, proposal tersebut belum matang.  Publikasi redenominasi bisa meresahkan masyarakat.  Bahkan, stabilitas moneter dapat terganggu.  Inflasi bisa melonjak.  Pendapat ekstrem justru menengarai kalau redenominasi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi serta politik.

     Suporter redenominasi mempropagandakan jika program itu tak berdampak terhadap inflasi.  Pendapat tersebut jelas sahih di atas kertas memo pribadinya.  Pada realitasnya, hal itu sulit menjadi kebenaran.  Apalagi, belum ada survei.

     Sejumlah ekonom merekomendasikan agar pemerintah jeli saat menerapkan redenominasi.  Landasan yang mutlak diperhatikan yakni inflasi terkendali di bawah 10 persen.  Kemudian kurs rupiah stabil sekaligus kuat.  Syarat lain yaitu utang pemerintah turun dalam persentase terhadap Produk Domestik Bruto.

     Pada hakikatnya, bukan redenominasi rupiah yang harus dilakukan, namun, sanering harga.  Pejabat mungkin tidak peka dengan yang namanya harga mahal.  Mereka tak bersentuhan langsung dengan harga sembako.  Pejabat tidak pernah dipusingkan ongkos kesehatan, pendidikan dan perumahan.  Maklum, usai dilantik, maka, pejabat langsung menikmati fasilitas yang berlimpah.  Dalam hitungan hari, fulus mereka malahan telah berceceran di rekening gendutnya.

     Masyarakat tak memiliki fasilitas.  Hatta, mereka terantuk-antuk mengais sepotong rezeki.  Negeri ini bertabur sumber daya alam, tetapi, cuma dinikmati segelintir manusia.  Bahkan, Amerika Serikat lewat PT Freeport Indonesia dibiarkan seenaknya menambang emas, perak serta tembaga  di Irian Jaya.  Akibatnya, penduduk Papua melarat.  Sedangkan Paman Sam hidup makmur.

     Di masa kini, kita mendambakan figur dengan visi strong leadership yang berani berkata tidak kepada asing.  Kita merindukan the great leader yang malu berutang ke IMF maupun Bank Dunia.  Kita butuh pemimpin yang punya nurani untuk melihat negara ini berdaulat.  Sementara penduduk negeri ini hidup mandiri.

     Kita mengharapkan pemimpin yang mau memekikkan sanering harga.  Biaya yang berhubungan dengan sembako, kesehatan, pendidikan dan perumahan dipotong tiga angka nolnya.  Sanering harga sudah mendesak sekali dibandingkan redenominasi rupiah.