Universitas Hasanuddin Ternoda

Universitas Hasanuddin Ternoda

Oleh Abdul Haris Booegies

(Mahasiswa Universitas Hasanuddin)

     Dua berita Harian Surya (28-29 Agustus 1991), mengenai terjebaknya Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam genggaman Golkar, sangat memprihatinkan. Selain menyalahi aturan main perihal kampanye di kampus, juga mengejek idealisme mahasiswa. Apalagi, kalau penampilan mahasiswa Unhas yang diwakili 42 orang untuk menyanyikan mars Golkar saat Rakerda II Golkar Sulsel, cuma dibayar Rp 250 ribu. Alangkah murah nilai semangat Sultan Hasanuddin yang telah terpatri dalam idealisme Universitas Hasanuddin. Betapa uang telah mengebiri harga diri mahasiwa-mahasiswa yang tak tahu diri itu.

     Kampanye dalam kampus, pada hakikatnya sangat menarik. Sebab, akan membuat mahasiswa mengerti percaturan politik. Di samping itu, mereka tahu kemampuan organisasi peserta pemilu (OPP). Ini jelas membuat mahasiswa tak bakal jatuh dalam perangkap OPP, yang mungkin cuma jago mengumbar janji. Bahkan, kampanye di kampus juga memberi nilai tambah kepada OPP. Pasalnya, untuk tampil dalam dialog ilmiah di sebuah perguruan tinggi, mereka jelas harus banyak belajar. Mengingat mahasiswa sering melontarkan pertanyaan yang membuat kepala menjadi pening.

     Persoalan ada tidaknya kampanye dalam kampus, pada akhirnya ditentukan rektor. Maklum, di pundak rektor terletak wewenang untuk menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan suara demokrasi. Masalahnya, sebelum melangkah, tiba-tiba banyak rektor yang tidak mengizinkan kampus dilibatkan sebagai medan kampanye. Untuk membendung niat mahasiswa agar tak ikut dalam kampanye di kampus, beberapa rektor pun segera mengeluarkan jurus sakti.

     Di antara kata tidak setuju mengenai kampanye di kampus, juga mencul suara lantang rektor yang mengizinkan wilayah kampusnya boleh dipakai untuk budaya kompetisi yang sehat.

     Ketika rektor Universitas Muhammadiyah Malang, USU Medan berikut Lambung Mangkurat Banjarmasin, setuju kegiatan kampanye dalam kampus, nada salut dan irama bangga pun marak terdengar.

     Universitas Hasanuddin sangat berbeda persepsi dengan Universitas Muhammadiyah Malang, USU Medan maupun Lambung Mangkurat Banjarmasin. Soalnya, secara tegas rektor Unhas Prof Dr Basri Hasanuddin MA melarang OPP masuk kampus. Sebab, menurutnya cuma akan mengkotak-kotakkan mahasiswa ke dalam berbagai golongan. Hanya dalam mimpi, PPP, Golkar serta PDI bisa menggugah partisipasi politik mahasiswa lewat kampus.

     Unhas pada akhirnya memang tak dimeriahkan kegiatan kampanye dalam kampus. PPP, Golkar dan PDI, jelas tak mampu menembus tirai Universitas Hasanuddin. Anehnya, Unhas yang justru masuk Golkar. Ini terbukti adanya sikap setuju rektor atas undangan resmi DPD I Golkar Sulsel. Arkian, dengan semangat tentara kesurupan, terlebih sesudah diiming-imingi duit, maka, vokal grup Universitas Hasanuddin pun keluar sarang untuk menggemakan mars Golkar. Akibatnya, cemoohan datang dari sejumlah tokoh mahasiswa, aktivis kampus serta alumni Unhas.

     Jaket almamater Unhas yang merah menyala, yang sakral bagi pemakainya, akhirnya ternoda. Penyesalan pun seolah tergambar dari kalimat Gubernur Sulsel Prof Dr Achmad Amiruddin, “Bukan soal jaket merahnya saja, tetapi lambang Ayam Jantan itu” (Surya, 29 Agustus 1991).

     Kecelakaan yang mengobral citra Universitas Hasanuddin, memperlihatkan dua saripati yang patut direnungkan. Pertama, bengkoknya pemahaman tentang “satunya kata dengan perbuatan”. Terbukti, penampilan vokal grup Unhas disetujui pimpinan kampus. Walau sebelumnya ada larangan untuk tidak melibatkan mahasiswa dalam kampanye di kampus. Kedua, mungkinkah ada reaksi keras bila vokal grup itu bersenandung di bawah panji PPP atau PDI. Tantangan berat, kini menghadang Golkar yang agresif menargetkan suara minimal 73,17 persen dalam Pemilu 1992.

(Surya, Rabu, 25 September 1991)